Jakarta | Jejakkriminal.com– Humas BKN, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas berbagai inovasi yang berhasil diwujudkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai berbagai terobosan tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tetap dapat berjalan secara efektif.
Apresiasi tersebut diberikan setelah Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh memaparkan 14 kebijakan strategis yang diterbitkan BKN sepanjang satu tahun terakhir untuk memperkuat sistem merit, meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, serta mempercepat pengembangan karier ASN.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa BKN mampu menunjukkan kinerja yang baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, berbagai inovasi yang dihadirkan tidak hanya menyederhanakan layanan administrasi kepegawaian, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan mempercepat pelayanan bagi jutaan ASN di Indonesia.
Dalam paparannya, Kepala BKN menjelaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut mencakup kemudahan pencantuman gelar akademik dan profesi, peningkatan frekuensi uji kompetensi jabatan menjadi 12 kali dalam setahun, penyelesaian kendala kenaikan pangkat ASN, hingga percepatan layanan promosi, mutasi, dan demosi dengan target penyelesaian maksimal lima hari kerja.
Komisi II DPR RI juga menilai langkah BKN mempercepat implementasi manajemen talenta dan menjaga independensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem merit nasional.
Selain itu, digitalisasi layanan melalui e-Kinerja Harian, Lemari Digital ASN, layanan kenaikan pangkat setiap bulan, serta digitalisasi layanan pensiun dinilai menjadi contoh nyata transformasi birokrasi berbasis teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi ASN.
Di bidang pengembangan kompetensi, Komisi II turut mengapresiasi penyediaan layanan ASN Assessment secara gratis yang ditargetkan menjangkau sekitar 600 ribu ASN sebagai bagian dari percepatan implementasi manajemen talenta nasional.
Bagi Komisi II DPR RI, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu identik dengan penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, inovasi dan digitalisasi mampu menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran BKN Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98 persen dengan hasil pengawasan yang hanya menemukan temuan bersifat minor. Capaian tersebut dinilai semakin memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola BKN yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Komisi II DPR RI berharap berbagai inovasi tersebut dapat terus dikembangkan sehingga reformasi manajemen ASN berjalan semakin kuat, pelayanan kepegawaian semakin cepat dan transparan, serta kualitas birokrasi Indonesia semakin mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.
