Padang Lawas|Jejakkriminal.com Aliran dana plasma masyarakat luat huristak yang disalurkan PT Agrinas Palma Nusantara melalui Koperasi Barumun Agro Nusantara (BAN) kembali dipertanyakan.
Aktivis Lingkungan “Sadar H Daulay” mengatakan hasil Plasma yang mencapai Milyaran Rupiah tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun sayangnya Koperasi Barumun Agro Nusantara (BAN) diduga mengalirkan uang tersebut ke beberapa Pejabat kelas atas di Kabupaten Padang Lawas.
dugaan manipulasi data peserta dan pembagian hasil kebun plasma PT Agrinas Palma Nusantara yang disalurkan melalui koperasi BAN,terutama di Kecamatan Huristak dan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padanglawas diduga diperuntukkan ke orang nomor satu di Palas dan anggota dewan Palas berinisial “MDH”
Saya bersama teman-teman Aktivis Lingkungan nantinya akan meminta” BPK RI agar mengaudit hasil Plasma yang disalurkan melalui Koperasi Barumun Agro Nusantara (BAN).
Secara hukum, Bupati/DPRD bahkan kepala Desa tidak diperbolehkan menerima aliran dana plasma, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Aliran dana tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap yang melanggar hukum, karena bupati bertindak sebagai regulator dan pengawas pelaksanaan kewajiban plasma (20% lahan) bagi masyarakat, bukan sebagai penerima manfaat.
UU No. 20 Tahun 2001 (Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Pasal 12B: Mengatur tentang gratifikasi. Setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah gratifikasi yang dilarang
Jika memang nanti terbukti hasil Plasma tersebut mengalir ke pejabat tersebut saya harap Aparat Penegak Hukum dapat mangadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(A.R.H.P)
