Garoga, Sumatera Utara| Jejakkriminal.com- Bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara—termasuk Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan sejumlah daerah lain—memicu keprihatinan mendalam dari Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (Bakornas LEPPAMI PB HMI) dan LEPPAMI HMI Cabang PSP-Tapanuli Selatan. Dalam kunjungan kemanusiaan ke wilayah Garoga yang menjadi salah satu titik terdampak paling parah, rombongan HMI menemukan kondisi warga yang masih kekurangan bantuan dasar dan minim sentuhan pemerintah.
## **HMI Salurkan Bantuan Mendesak untuk Warga yang Terisolasi**
Tim Bakornas LEPPAMI PB HMI dan LEPPAMI PSP-Tapsel membawa berbagai bantuan darurat berupa makanan pokok, perlengkapan kebersihan, air minum, pakaian layak pakai, hingga logistik penunjang lainnya. Bantuan diserahkan langsung kepada warga terdampak yang sebagian wilayahnya masih terisolasi akibat rusaknya akses jalan.
Warga mengaku bahwa sejak bencana terjadi, **penyaluran bantuan pemerintah sangat terbatas**, sehingga mereka mengandalkan inisiatif berbagai elemen masyarakat.
> *“Kami datang bukan hanya untuk membantu, tetapi memastikan kondisi di lapangan terlihat jelas: warga kekurangan logistik, akses jalan rusak, dan koordinasi pemerintah sangat lambat. Situasi ini tidak boleh dianggap biasa,”* Pahrim Hutasuhut Wakil Direktur Pendayagunaan Aparatur Organisasi
## **Respons Pemerintah Dinilai Lambat dan Tidak Terkoordinasi**
Bakornas LEPPAMI PB HMI menyoroti bahwa banjir besar di Garoga bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari rangkaian bencana ekologis yang melanda banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam dua tahun terakhir. Namun respon pemerintah daerah bahkan lintas instansi dinilai tidak segera dan tidak terstruktur.
> *“Kami melihat keterlambatan dalam pendataan korban, distribusi bantuan, hingga pembukaan akses jalan. Pemerintah harus hadir cepat, bukan setelah tekanan publik muncul,”* ujar pengurus LEPPAMI PSP-Tapsel.
LEPPAMI menambahkan bahwa di beberapa titik lain seperti Tapsel bagian barat, Sibolga, dan kawasan Barus, kerusakan lingkungan akibat pembalakan, pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperparah dampak bencana.
## **Desakan: Bencana di Sumatera Utara Harus Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional**
Melihat luasnya cakupan bencana, jumlah warga terdampak, kerusakan infrastruktur, dan ancaman berulangnya bencana ekologis di Sumatera Utara, HMI menyerukan pemerintah pusat untuk mengambil langkah lebih tegas.
> *“Kami mendesak agar rangkaian bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara ditetapkan sebagai **bencana alam nasional**. Skala kerusakan sudah melampaui kemampuan penanganan daerah,”* ungkap Bkornas PB HMI.
Penetapan status bencana nasional dinilai penting untuk:
* membuka akses cepat bantuan pemerintah pusat
* mempercepat pembangunan kembali infrastruktur rusak
* mengerahkan BNPB dan Kementerian terkait secara penuh
* menertibkan aktivitas lingkungan yang memicu bencana
* memperkuat early warning system di kawasan rawan
LEPPAMI menegaskan bahwa tanpa campur tangan langsung pemerintah pusat, potensi bencana susulan akan semakin besar.
## **LEPPAMI Lakukan Asesmen Kerusakan Lingkungan**
Selain menyerahkan bantuan, tim LEPPAMI melakukan asesmen awal mengenai:
* tingkat kerusakan hutan dan DAS
* kawasan rawan longsor
* pemukiman yang harus direlokasi
* kebutuhan jangka panjang warga
Dari hasil sementara, sejumlah bukit dan aliran sungai di Garoga teridentifikasi mengalami penyempitan dan kerusakan serius, yang jika tidak ditangani segera dapat memicu banjir susulan.
## **Harapan Warga: Pemerintah Harus Bergerak Cepat**
Warga Garoga menyampaikan terima kasih atas kepedulian HMI namun menegaskan kebutuhan terbesar saat ini adalah **respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah maupun pusat**.
> *“Kami butuh kepastian. Rumah rusak, jalan putus, sekolah tidak bisa dipakai, dan bantuan resmi belum menyeluruh. Tolong pemerintah jangan lambat lagi,”* ungkap salah satu warga.
A.R.H.P
