Pangkalpinang| Jejakkriminal.com– Mewakili Pj Wali Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juhaini menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah serta evaluasi program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah dan pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan. Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Smart Room Center, Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (16/9/2025).
Dalam rakor tersebut, Juhaini menyampaikan bahwa agenda dimulai dengan paparan dari Kementerian terkait peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga (PJPK). Menteri menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi, dengan jumlah penduduk produktif mencapai 192 juta dari total 286 juta jiwa.
“Menyikapi kondisi ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun peta pembangunan kependudukan dan keluarga. Ada enam sasaran utama yang harus dituangkan dalam RPJMD enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik,” jelas Juhaini.
Enam sasaran tersebut antara lain:
1. Wajib belajar 12 tahun.
2. Peningkatan keterampilan dan profesi masyarakat.
3. Penciptaan lapangan kerja (job creator).
4. Peningkatan investasi dan kesempatan kerja.
5. Kontribusi terhadap pajak penghasilan.
6. Perlindungan sosial bagi masyarakat, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua secara universal.
“Enam sasaran ini akan dituangkan ke dalam 30 indikator. Keberhasilan dalam pembangunan PJPK akan menjadi salah satu dasar pemberian Dana Insentif Daerah (DID),” tambahnya.
Selain itu, Juhaini juga menyinggung program pembangunan 3 juta rumah. Ia menyebutkan bahwa Pemkot Pangkalpinang telah mendukung program tersebut dengan memberikan keringanan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi perizinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, terkait inflasi daerah, Juhaini menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kota Pangkalpinang masih terkendali.
“Inflasi Pangkalpinang saat ini tercatat sebesar 1,32 persen year on year dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,88. Angka ini masih di bawah target nasional. Bahkan month to month mengalami kontraksi sebesar 0,49 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga bahan pangan juga relatif stabil. Data dari pasar tradisional menunjukkan harga beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500. Beras medium maupun premium juga masih sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, kondisi inflasi di Pangkalpinang masih sesuai harapan dan dapat dikendalikan,” pungkas Juhaini.(*)
