Pangkalpinang | Jejakkriminal.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat koordinasi bersama para direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta se-Babel, Senin (15/9/2025), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.
Pertemuan ini digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, khususnya mengenai sistem rujukan, BPJS, hingga ketersediaan dokter spesialis.
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang sering diterima anggota dewan.
“Sering kali kami menerima keluhan, misalnya pasien pengguna BPJS ditolak atau tidak mendapat pelayanan yang semestinya. Bahkan ada kasus pasien dari Belitung yang dirujuk ke rumah sakit di Pangkalpinang, tetapi tidak mendapat kamar sehingga harus menunggu lama,” kata Beliadi.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan rumah sakit benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin mengevaluasi apakah SOP yang ada sudah adil untuk semua pihak, baik bagi pasien maupun rumah sakit. Jika belum, tentu harus ada koreksi agar SOP lebih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain soal SOP, rapat juga membahas persoalan teknis seperti sistem layanan BPJS dan keterbatasan tenaga medis. Beliadi menuturkan, meskipun BPJS telah menjelaskan mekanisme pelayanan, masih ditemukan kendala terutama bagi pasien yang memiliki tunggakan iuran.
Di sisi lain, para direktur rumah sakit juga mengakui adanya kekurangan dokter spesialis. Kondisi ini dipengaruhi letak geografis Bangka Belitung yang membuat minat dokter spesialis untuk bertugas masih rendah.
“Alasannya karena daerah kita dianggap terpencil. Ada yang bilang gajinya tidak sebanding dengan beban kerja. Itu juga jadi tantangan yang harus segera dicarikan solusi,” ungkap Beliadi.
Lebih lanjut, Beliadi menyoroti pentingnya komunikasi antara pihak rumah sakit dengan pasien maupun keluarga. Menurutnya, tidak jarang muncul kesalahpahaman yang berujung pada kekecewaan masyarakat.
“Pernah terjadi, keluarga pasien marah karena orang tuanya tidak ditahan di rumah sakit meski kondisi sakit parah. Pasien dipulangkan, tak lama kemudian meninggal dunia. Itu terjadi karena kurangnya penjelasan,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya peran humas rumah sakit untuk memberikan pemahaman kepada keluarga pasien.
“Harus ada petugas yang menjelaskan kondisi pasien secara terbuka, apakah perlu dirawat intensif atau bisa dilakukan perawatan di rumah. Dengan begitu, masyarakat merasa tenang dan tidak salah paham,” tambahnya.
Beliadi menegaskan, tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk mencari formulasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, dengan SOP yang berpihak kepada rakyat tanpa merugikan rumah sakit.
“Intinya kita ingin pelayanan kesehatan di Babel lebih manusiawi, transparan, dan merata. Semua pihak harus duduk bersama agar masalah ini bisa diselesaikan,” pungkasnya.(*)
