Purwakarta-JABAR||Jejakkriminal.com-Menindaklanjuti dari berbagai isu pemberitaan media online, yang saat ini berkembang di Kabupaten Purwakarta. “Pasca dilantiknya Bupati Purwakarta terpilih, Om Zeind,” muncul berbagai dugaan mengenai penunjukan pemenang tender proyek di pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai proyek-proyek tersebut hanya jatuh ke tangan orang-orang tertentu yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan, disekeling kemenangan Om Zeind, pemberitaan dimedia online pada hari Rabu,(20/25) kemarin.
Dari hasil investigasi di lapangan, awak media mendapatkan keterangan tidak resmi dari salah seorang aparatur di dinas pemerintahan Purwakarta. Ia menyampaikan bahwa saat ini semua kebijakan memang bergantung pada arahan bupati baru.
“Untuk saat ini maaf, semuanya ada kebijakan di bapak bupati terpilih. Kami hanya menunggu arahan atasan,” ujarnya dengan hati-hati saat dimintai keterangan.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, muncul dugaan bahwa hanya tim inti atau kelompok yang berperan dalam kontestasi Pilkada lalu yang kini mendapat prioritas. Seorang tokoh masyarakat Purwakarta bahkan menyampaikan hal senada.
“Ulah waka batur kudu team na heula, karek bisa. (Jangan dulu orang lain, harus timnya dulu baru bisa),” ujarnya dengan polos.
Pernyataan tersebut memperkuat spekulasi bahwa kebijakan penunjukan proyek dan jabatan strategis di Purwakarta lebih memprioritaskan kelompok tertentu, bukan berdasarkan asas profesionalisme dan kepentingan rakyat, seperti contoh yang baru ini rotasi jabatan Kepala Dinas PUTR Didi Garnadi, yang dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, rasanya sudah dirancang dengan orang dekat Bupati sampai bisa sedemikan jabatan yang memiliki skill khusus di Dinas PUTR.
Masyarakat pun menilai hal ini miris, sebab kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu. “Bupati teh di pilihna ku rakyat, jadi ulah ngan ukur mikirkeun kelompokna wungkul,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Dugaan praktik pengutamaan kelompok tertentu dalam proyek dan kebijakan Pemda Purwakarta ini kini menjadi polemik di kalangan publik, yang berharap adanya transparansi serta pemerintahan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. (Red-Ded)
