Pangkalpinang| Jejakkriminal.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, memimpin rapat bersama Eksekutif di ruang Badan Musyawarah ( Banmus) DPRD Babel, Senin (30/06/25).
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu penting turut menjadi sorotan, di antaranya persoalan pendidikan, status Pulau Tujuh, serta kelanjutan pengerukan Jeritik.
Terkait sektor pendidikan, Didit menegaskan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel telah sepakat untuk menghapuskan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP). Menurutnya, ketentuan ini perlu dipertegas melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan.
“Kita sudah sepakat IPP dihapus. Tapi jangan sampai nanti muncul lagi istilah ‘sumbangan’, sehingga masyarakat tetap terbebani. Harus jelas aturannya. Terutama bagi anak yatim piatu dan keluarga tidak mampu, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun. Sumbangan hanya boleh diberikan oleh masyarakat yang benar-benar mampu,” tegas Didit.Paket liburan keluarga
Selain itu, Didit juga menyoroti persoalan status Pulau Tuju yang saat ini diklaim masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel berencana menempuh jalur hukum terkait hal ini.
“Sudah ada kesepakatan Pemprov akan menggugat klaim Kepulauan Riau atas Pulau Tujuh, Tapi kita perlu teliti lagi dasar hukumnya, termasuk surat-surat lama seperti yang disebut ada surat dari tahun 2001. Kita tidak ingin salah langkah, apalagi jika nanti sampai ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Didit juga membahas soal tindak lanjut pengerukan di Pelabuhan Jeritik. Ia mengapresiasi respons positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bersedia membantu penyelesaian masalah tersebut.
“Kemarin saya sudah bertemu Sekjen KKP. Mereka siap membantu, tinggal kita tunggu proses paparan resmi dari Pemprov Babel. Pengerukan Jeritik ini harus diselesaikan agar akses pelabuhan kembali optimal, termasuk terkait kebutuhan listrik yang belum tuntas,” ujar Didit.
DPRD Babel berharap, dengan sinergi antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah pusat, berbagai persoalan di daerah dapat segera dituntaskan demi kesejahteraan masyarakat.(jn)
