Jejakkriminal.com|Pangkalpinang, -Assosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Dpw Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi serta terimakasih kepada Dirjen Minerba Dr. Ridwan Djamaludin yang telah ajukan usulan dari sembilan Gubernur.
Diantaranya Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sumsel, Gubernur Jabar, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalsel, Gubernur Kalteng, Gubernur Kaltim, Gubernur Kaltara, Gubernur Provinsi Sultra kepada Presiden Republik Indonesia.
Yakni pemberian kewenangan provinsi mengelola tambang di daerahnya dan telah menjadi kesepakatan antara Panja Ilegal Mining Komisi Blm DPR RI, Dirjen Minerba dan Sembilan Provinsi.
Dijelaskan Dwi yang merupakan Ketua DPW Assosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “Semenjak disahkan nya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kewenangan pemda ditarik ke pemerintah pusat, imbasnya tata kelola pertambangan menjadi carut marut”.
“Jangan sampai sumber daya alam daerah terkuras habis, masyarakat tidak menikmati, konstribusi ke daerah tidak ada”, Saat dikonfirmasi Selasa (12/04/2022).
“Dengan diberikannya kewenangan ini saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dirjen Minerba”, tutupnya.
(Redaksi)
