PANGKALAN BARU | Jejakkriminal.com — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat internal Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ballroom Novotel Bangka Hotel and Convention Center, Selasa (17/06/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Babel. Mereka hadir untuk mendengarkan paparan hasil pengawasan yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Babel, Leo Lendra.
Dalam paparannya, Leo Lendra menyampaikan sejumlah laporan hasil pengawasan, mulai dari temuan hingga rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bangka Belitung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Secara garis besar, apa yang kami sampaikan ini merupakan bentuk peran serta BPKP dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka pengawasan keuangan dan pembangunan guna mendukung pencapaian proyek strategis nasional, dengan menekankan efektivitas, efisiensi, dan kehematan,” jelas Leo Lendra.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal itu dilakukan melalui proses quality assurance dan keterlibatan aktif BPKP dalam mengarahkan manajemen agar pengelolaan organisasi berjalan efektif.
“Kita tentu sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BPKP di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dengan koordinasi yang baik, kita berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Babel semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, menyatakan bahwa fungsi BPKP dalam memberikan pengawasan dan pengawalan keuangan serta pembangunan sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Dalam hal ini kami menilai peran BPKP sangat baik dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendampingan dan asistensi teknis,” ungkapnya.
Menurut Efrianda, berbagai upaya yang dilakukan BPKP selama ini sangat mendukung pembenahan sistem pemungutan PAD sehingga pendapatan daerah dapat terus meningkat.
“Kita berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah
