PANGKALPINANG | Jejakkriminal.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan langkah serius Pemerintah Provinsi dalam menyikapi dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Gubernur, Hellyana.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur yang turut dihadiri Penjabat Sekda, Fery Afriyanto, dan sejumlah awak media, Senin (14/7/2025). Hidayat memaparkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh tim khusus bentukan pemerintah provinsi.
“Pembentukan tim investigasi ini merupakan respons atas banyaknya pertanyaan publik terkait status ijazah Wakil Gubernur,” katanya.
Salah satu temuan penting dari investigasi itu adalah surat dari Universitas Azzahra. Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Azzahra Nomor 097/SK/R/U-AZZAJIRA IV/2012 tertanggal 27 April 2012 tentang lulusan tahun akademik 2011–2012, nama Hellyana tidak tercantum sebagai lulusan Fakultas Hukum.
Hidayat juga mengungkapkan bahwa Hellyana hanya tercatat sebagai mahasiswa selama satu tahun dan tidak pernah menandatangani ijazah yang diterbitkan universitas tersebut pada tahun 2012.
Data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa Hellyana masuk pada April 2013 dan mengundurkan diri pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015.
Ijazah tersebut diduga telah digunakan untuk menduduki berbagai jabatan publik, termasuk sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski demikian, Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani menegaskan bahwa tim investigasi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keabsahan ijazah tersebut.
“Palsu atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Itu ranah aparat penegak hukum,” tegasnya.
Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah provinsi, kata Hidayat, akan melayangkan surat resmi kepada Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut laporan yang diterima.
“Kepercayaan publik menjadi prioritas. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur. Ini bagian dari komitmen kami menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tutup Hidayat.Red
