Bangka Belitung| Jejakkriminal.com-tema pertama diskusi Gelombang Pekerja Migran Indonesia,non-prosedural yang bekerja di sektor judi online dan penipuan daring (online scam) terus mengalami peningkatan terus menerus Menanggapi kondisi seperti ini, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengambil langka cepat dan serius dengan penangani kasus seperti ini.
Melalui diskusi publik bertajuk Bahaya Pekerjaan Migran Indonesia Non-Prosedural di Sektor Judi Online dan Online Scam serta Prosedur Migrasi Aman, digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/07/2025)
Kegiatan ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Kementerian Luar Negeri RI,dan diskrimum polda, serta jajaran Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Mohammad K. Koba, dalam paparannya menegaskan pentingnya upaya pencegahan serta perlindungan terhadap pekerjaan migran Indonesia.
”Kami berkolaborasi dengan Pemprov Babel. Kami berharap para pemuda menjadi garda terdepan dalam perlindungan PMI, dan memahami prosedur kerja yang benar, dan terhindar dari penipuan dari judi online,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan terhadap indikasi pekerjaan mencurigakan melalui hotline khusus yang segera akan disebar luaskan ke publik.
”Jika ada tanda pekerjaan yang mencurigakan, laporkan melalui hotline yang akan kami sebarkan. Media juga bisa membantu menyebarluaskan informasi dan tokoh-tokoh masyarakat dengan prosedur kerja PMI yang benar dan bahaya online scam serta judi online.
Koba mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi Save Travel guna menjamin keamanan saat bekerja dan bepergian ke luar negeri.
Pemerintah, berkomitmen menangani persoalan ini secara menyeluruh, mulai dari edukasi pencegahan, perlindungan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang.
”Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah ini dari pencegahan, perlindungan masyarakat, hingga penegakan hukum,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Koba memberikan apresiasi atas respon cepat yang telah dilakukan Pemprov Babel dalam memulangkan para korban PMI non-prosedural.
”Saya, juga mengapresiasi kecepatan Pemprov Babel dalam memulangkan PMI yang menjadi korban,” pungkasnya.
Diskusi ini menjadi salah satu bentuk langkah nyata pemerintah dalam menekan angka PMI non-prosedural dan memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara yang bekerja di luar negeri.
Masyarakat minta untuk pemerintah daerah dan pihak terkait segera dipercepat untuk lapangan pekerjaa.
(Pedro)
