Pangkalpinang| Jejakkriminal.com – Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti, menghadiri kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) bersama Tim Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (1/7/2025) di Balai Besar Betason (QR), Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan tersebut, Akhmad Subekti menjelaskan bahwa penyelenggaraan EPPD ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Setiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, LPPD tersebut akan dinilai oleh Tim Daerah Provinsi dan hasilnya diselesaikan paling lambat enam bulan sejak batas akhir penyampaian,” jelas Subekti.
Ia memaparkan, berdasarkan hasil EPPD, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan kinerja. Untuk tahun 2022, Kota Pangkalpinang memperoleh skor 2,809 dengan status Sedang, berada di peringkat 69 dari 193 kota. Sementara untuk tahun 2023, skor meningkat menjadi 3,2012 dengan status Sedang, namun peringkat naik ke posisi 34 dari 90 kota.
“Meski ada peningkatan, capaian ini jangan membuat kita cepat berpuas diri. Justru ini menjadi dorongan agar ke depan kita bisa lebih baik lagi,” tegas Subekti.
Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 120/0785/1 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pelaksanaan EPPD Kabupaten/Kota, kegiatan EPPD Kota Pangkalpinang tahun ini dilaksanakan pada 1 Juli 2025.
“Sehubungan dengan itu, saya mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan mematuhi arahan dari Tim Daerah, sehingga pelaksanaan EPPD tahun 2024 dapat berjalan baik dan sesuai harapan,” tutup Subekti.(**)
